UU Nomor 32 Tahun 2004 (BAB III Pasal 10-18)

BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 10
		(1)	Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
		(2)	Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
		(3)	Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
			a.	politik luar negeri;
			b.	pertahanan;
			c.	keamanan;
			d.	yustisi;
			e.	moneter dan fiskal nasional; dan
			f.	agama.
		(4)	Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
		(5)	Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
			a.	menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
			b.	melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
			c.	menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
	Pasal 11
		(1)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
		(2)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
		(3)	Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
		(4)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.
	Pasal 12
		(1)	Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
		(2)	Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.
	Pasal 13
		(1)	Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:
			a.	perencanaan dan pengendalian pembangunan;
			b.	perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
			c.	penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
			d.	penyediaan sarana dan prasarana umum;
			e.	penanganan bidang kesehatan;
			f.	penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
			g.	penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
			h.	pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
			i.	fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
			j.	pengendalian lingkungan hidup;
			k.	pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
			l.	pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
			m.	pelayanan administrasi umum pemerintahan;
			n.	pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
			o.	penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
			p.	urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
		(2)	Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
	Pasal 14
		(1)	Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
			a.	perencanaan dan pengendalian pembangunan;
			b.	perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
			c.	penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
			d.	penyediaan sarana dan prasarana umum;
			e.	penanganan bidang kesehatan;
			f.	penyelenggaraan pendidikan;
			g.	penanggulangan masalah sosial;
			h.	pelayanan bidang ketenagakerjaan;
			i.	fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
			j.	pengendalian lingkungan hidup;
			k.	pelayanan pertanahan;
			l.	pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
			m.	pelayanan administrasi umum pemerintahan;
			n.	pelayanan administrasi penanaman modal;
			o.	penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
			p.	urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
		(2)	Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
		(3)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
	Pasal 15
		(1)	Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
			a.	pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
			b.	pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
			c.	pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.
		(2)	Hubungan dalam bidang keuangan antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
			a.	bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
			b.	pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
			c.	pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah; dan
			d.	pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah.
		(3)	Hubungan dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	Pasal 16
		(1)	Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
			a.	kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;
			b.	pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan
			c.	fasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.
		(2)	Hubungan dalam bidang pelayanan umum antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
			a.	pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;
			b.	kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan
			c.	pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.
		(3)	Hubungan dalam bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	Pasal 17
		(1)	Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
			a.	kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
			b.	bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
			c.	penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.
		(2)	Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
			a.	pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
			b.	kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah; dan
			c.	pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
		(3)	Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	Pasal 18
		(1)	Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
		(2)	Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		(3)	Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
			a.	eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
			b.	pengaturan administratif;
			c.	pengaturan tata ruang;
			d.	penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
			e.	ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
			f.	ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
		(4)	Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
		(5)	Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
		(6)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
		(7)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. ================================= Kembali ke UU Nomor 32 Tahun 2004 (BAB II Pasal 4-9) Lanjut ke UU Nomor 32 Tahun 2004 (BAB IV Pasal 19-27)