UU Nomor 32 Tahun 2004 (BAB IV Pasal 39-53)

Bagian Kelima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Paragraf Kesatu Umum Pasal 39
		Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
	Paragraf Kedua Kedudukan dan Fungsi Pasal 40
		DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
	Pasal 41
		DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
	Paragraf Ketiga Tugas dan Wewenang Pasal 42
		(1)	DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
			a.	membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
			b.	membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
			c.	melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
			d.	mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
			e.	memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
			f.	memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
			g.	memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
			h.	meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
			i.	membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
			j.	melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
			k.	memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
		(2)	Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	Paragraf Keempat Hak dan Kewajiban Pasal 43
		(1)	DPRD mempunyai hak:
			a.	interpelasi;
			b.	angket; dan
			c.	menyatakan pendapat.
		(2)	Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
		(3)	Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.
		(4)	Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
		(5)	Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
		(6)	Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		(7)	Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.
		(8)	Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
	Pasal 44
		(1)	Anggota DPRD mempunyai hak:
			a.	mengajukan rancangan Perda;
			b.	mengajukan pertanyaan;
			c.	menyampaikan usul dan pendapat;
			d.	memilih dan dipilih;
			e.	membela diri;
			f.	imunitas;
			g.	protokoler; dan
			h.	keuangan dan administratif.
		(2)	Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	Pasal 45
		Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
		a.	mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
		b.	melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
		c.	mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		d.	memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
		e.	menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
		f.	mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
		g.	memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
		h.	menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
		i.	menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.
	Paragraf Kelima Alat Kelengkapan DPRD Pasal 46
		(1)	Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
			a.	pimpinan;
			b.	komisi;
			c.	panitia musyawarah;
			d.	panitia anggaran;
			e.	Badan Kehormatan; dan
			f.	alat kelengkapan lain yang diperlukan.
		(2)	Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
	Pasal 47
		(1)	Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
		(2)	Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan:
			a.	untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) berjumlah 5 (lima) orang.
			b.	untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) berjumlah 5 (lima) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang.
		(3)	Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
		(4)	Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
	Pasal 48
		Badan Kehormatan mempunyai tugas:
		a.	mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
		b.	meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
		c.	melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
		d.	menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.
	Pasal 49
		(1)	DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
		(2)	Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
			a.	pengertian kode etik;
			b.	tujuan kode etik;
			c.	pengaturan sikap, tata kerja, dan tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan daerah dan antaranggota serta antara anggota DPRD dan pihak lain;
			d.	hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota DPRD;
			e.	etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan; dan
			f.	sanksi dan rehabilitasi.
	Pasal 50
		(1)	Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi.
		(2)	Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD.
		(3)	Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
		(4)	Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu fraksi.
		(5)	Dalam hal fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.
		(6)	Parpol yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk satu fraksi.
		(7)	Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).
	Pasal 51
		(1)	DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komi-si, yang beranggotakan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.
		(2)	DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi, yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi.
	Pasal 52
		(1)	Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik DPRD.
		(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan.
		(3)	Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD.
	Pasal 53
		(1)	Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi dan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/kota.
		(2)	Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
		(3)	Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
		(4)	Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
			a.	tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
			b.	disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
		(5)	Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua kali) 24 (dua puluh empat) jam. ================================= Kembali ke UU Nomor 32 Tahun 2004 (BAB IV Pasal 28-38) Lanjut ke UU Nomor 32 Tahun 2004 (BAB IV Pasal 54-64)