Pasal 89
|
||||||
(1)
|
Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai
halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh
petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
|
|||||
(2)
|
Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang
dibantunya.
|
|||||
(3)
|
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan
kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
|
|||||
Pasal 90
|
||||||
(1)
|
Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya
300 (tiga ratus) orang.
|
|||||
(2)
|
TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat,
serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung,
bebas, dan rahasia.
|
|||||
(3)
|
Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS
ditetapkan oleh KPUD.
|
|||||
Pasal 91
|
||||||
(1)
|
Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan kotak suara sebagai tempat
surat suara yang digunakan oleh pemilih.
|
|||||
(2)
|
Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
|
|||||
Pasal 92
|
||||||
(1)
|
Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS
melakukan:
|
|||||
a.
|
pembukaan kotak suara;
|
|||||
b.
|
pengeluaran seluruh isi kotak suara;
|
|||||
c.
|
pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
serta
|
|||||
d.
|
penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan
peralatan.
|
|||||
(2)
|
Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dihadiri oleh saksi dari pasangan calon, panitia pengawas, pemantau,
dan warga masyarakat.
|
|||||
(3)
|
Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan
sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi
dari pasangan calon.
|
|||||
Pasal 93
|
||||||
(1)
|
Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 92, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan
suara.
|
|||||
(2)
|
Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan
oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
|
|||||
(3)
|
Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak,
pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS
memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
|
|||||
(4)
|
Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan
suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian
KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
|
|||||
(5)
|
Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan
suara ditetapkan oleh KPUD.
|
|||||
Pasal 94
|
||||||
(1)
|
Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi
tanda khusus oleh KPPS.
|
|||||
(2)
|
Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
|
|||||
Pasal 95
|
||||||
Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah dinyatakan sah apabila:
|
||||||
a.
|
surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
|
|||||
b.
|
tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak
segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
|
|||||
c.
|
tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi
empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan;
atau
|
|||||
d.
|
tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di
dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan
calon; atau
|
|||||
e.
|
tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak
segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.
|
|||||
| Pasal 96 | ||||||
(1)
|
Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS
setelah pemungutan suara berakhir.
|
|||||
(2)
|
Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS
menghitung:
|
|||||
a.
|
jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan
salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
|
|||||
b.
|
jumlah pemilih dari TPS lain;
|
|||||
c.
|
jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
|
|||||
d.
|
jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih
karena rusak atau keliru dicoblos.
|
|||||
(3)
|
Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita
acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua)
anggota KPPS.
|
|||||
(4)
|
Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS
oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas,
pemantau, dan warga masyarakat.
|
|||||
(5)
|
Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat
dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
|
|||||
(6)
|
Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang
memungkinkan saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga
masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan
suara.
|
|||||
(7)
|
Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi
pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya
penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
|
|||||
(8)
|
Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi
pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
|
|||||
(9)
|
Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS,
KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS
serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
|
|||||
(10)
|
KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita
acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon
yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan
suara di tempat umum.
|
|||||
(11)
|
KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil
penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi
pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS segera setelah selesai
penghitungan suara.
|
|||||
Pasal 97
|
||||||
(1)
|
Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan
rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri
oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
|
|||||
(2)
|
Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat
dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.
|
|||||
(3)
|
Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi
pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya
penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
|
|||||
(4)
|
Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi
pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
|
|||||
(5)
|
Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil
penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerja desa/kelurahan yang
bersangkutan, PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua)
orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
|
|||||
(6)
|
PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan
berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS
kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar
sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum .
|
|||||
(7)
|
PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas
berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS
kepada PPK setempat.
|
|||||
Pasal 98
|
||||||
(1)
|
Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan
rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh
saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
|
|||||
(2)
|
Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat
dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.
|
|||||
(3)
|
Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi
pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya
penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
|
|||||
(4)
|
Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau
melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
|
|||||
(5)
|
Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil
penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang
bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
|
|||||
(6)
|
PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan
berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK
kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar
sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
|
|||||
(7)
|
PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas
berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK
kepada KPU kabupaten/kota.
|
|||||
Pasal 99
|
||||||
(1)
|
Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara, KPU kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan dan
melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten/kota dan dapat
dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga
masyarakat.
|
|||||
(2)
|
Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat
dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU kabupaten/kota.
|
|||||
(3)
|
Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi
pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya
penghitungan suara oleh KPU kabupaten/kota apabila ternyata terdapat hal-hal
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
|
|||||
(4)
|
Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau
melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diterima, KPU kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
|
|||||
(5)
|
Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil
penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang
bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU kabupaten/kota serta
ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
|
|||||
(6)
|
KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu)
eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada saksi pasangan calon yang
hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara
di tempat umum.
|
|||||
(7)
|
KPU kabupaten/kota wajib menyerahkan 1 (satu)
eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
suara di KPU kabupaten/kota kepada KPU provinsi.
|
|||||
Pasal 100
|
||||||
(1)
|
Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah kabupaten/kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan
suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU kabupaten/kota untuk menetapkan
pasangan calon terpilih.
|
|||||
(2)
|
Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD kabupaten/kota untuk diproses
pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
=================================
Kembali ke UU Nomor 32 Tahun 2004 (BAB IV Pasal 77-88)
| |||||
